infomjlk.id — Perlu baraya ketahui, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai 2026 kembali mencuat. Pemerintah berdalih langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan program JKN dan menopang biaya kesehatan yang terus membengkak. Namun, di balik narasi "demi keberlanjutan", muncul pertanyaan krusial, apakah kenaikan ini benar-benar solusi, atau sekadar memindahkan beban dari pemerintah ke masyarakat?
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menekankan bahwa kenaikan iuran diperlukan untuk menambah jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan menutupi biaya layanan yang makin besar. Senada, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membandingkan situasi ini dengan inflasi; menurutnya, tidak adil jika biaya kesehatan terus naik sementara iuran tidak. Argumen ini, pada dasarnya, mengakui satu fakta pahit bahwa pertumbuhan belanja kesehatan nasional telah melampaui pertumbuhan ekonomi, sebuah kondisi yang dianggap tidak sehat.
Namun, menaikkan iuran hanya menyentuh permukaan masalah. Alih-alih mencari solusi yang lebih mendalam, seperti efisiensi dalam sistem layanan kesehatan, pencegahan penyelewengan dana, atau perbaikan tata kelola, pemerintah seolah mengambil jalan pintas dengan membebankan biaya langsung kepada peserta. Bagi jutaan peserta mandiri, terutama yang berpenghasilan pas-pasan, kenaikan ini jelas akan terasa berat.
Pertanyaan utamanya adalah, siapa yang paling merasakan dampaknya? Meskipun pemerintah berjanji akan menaikkan alokasi anggaran untuk PBI, peserta mandiri, termasuk para pekerja informal dan pelaku usaha kecil, akan menjadi pihak yang paling rentan. Kenaikan ini bisa mengancam kepesertaan mereka dan berpotensi membuat mereka kembali jatuh ke dalam situasi tidak terlindungi secara finansial saat sakit.
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan mungkin tampak sebagai langkah logis dari sudut pandang ekonomi makro. Namun, tanpa disertai perbaikan fundamental pada sistem, ia hanya akan menjadi beban finansial tambahan bagi rakyat. Apakah pemerintah akan benar-benar berfokus pada perbaikan menyeluruh, atau akan terus menambal lubang dengan mengandalkan kantong masyarakat?
0 Comments