infomjlk.id — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Pemerintah Kabupaten Majalengka menaikkan anggaran perbaikan jalan menjadi minimal Rp 200 miliar. Desakan ini muncul dalam pertemuan evaluasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026. Menurut Dedi, alokasi infrastruktur Majalengka saat ini, yaitu Rp 108 miliar, jauh dari ideal dan tertinggal dibandingkan kabupaten lain seperti Purwakarta.
"Saya melihat anggaran Rp 108 miliar dari total APBD Rp 3 triliun ini sangat kecil," tegas Dedi. "Bahkan hampir setengahnya, 41%, malah habis untuk belanja pegawai."
Pernyataan tersebut ia sampaikan setelah mengevaluasi RAPBD Majalengka yang rencananya akan disahkan oleh DPRD. Dedi Mulyadi meminta dokumen RAPBD diserahkan kepadanya terlebih dahulu untuk disinkronkan agar lebih fokus pada kebutuhan masyarakat. Ia juga membandingkan anggaran jalan Majalengka dengan Purwakarta yang mengalokasikan Rp 250 miliar untuk perbaikan jalan.
Di sisi lain, Bupati Majalengka, Eman Suherman, mengungkapkan kendala besar di balik keterbatasan anggaran. "Kami hanya bisa menaikkan anggaran jalan hingga Rp 150 miliar setelah melakukan efisiensi," kata Eman. Ia menjelaskan bahwa alokasi anggaran belanja pegawai yang tinggi, termasuk untuk 3.575 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menelan biaya Rp 160 miliar per tahun, menjadi salah satu beban terbesar.
Menanggapi kendala tersebut, Dedi Mulyadi mengajukan tawaran baru. Ia meminta Majalengka menaikkan anggaran jalan menjadi Rp 175 miliar. Sebagai imbalannya, Dedi menjanjikan bantuan keuangan tambahan dari provinsi dan siap mengambil alih beberapa ruas jalan kabupaten untuk diperbaiki.
"Efisiensi anggaran adalah kunci. Kita harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar untuk kepentingan publik," ujar Dedi Mulyadi. Kesepakatan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi Majalengka untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, yang selama ini terbebani oleh tingginya alokasi belanja pegawai.
0 Comments