infomjlk.id — Badan Penyelenggara (BP) Haji resmi bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Perubahan ini disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, yang berharap kementerian baru ini dapat memberikan pelayanan haji yang lebih baik dan efektif.
Dilansir dari Tribun Jabar, ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (26/8/2025), Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah diharapkan dapat membebaskan calon jemaah haji dari tindakan-tindakan yang merugikan. "Harapannya, pengelolaan haji dan umrah bisa efektif dan kemudian terbebas dari tindakan-tindakan yang merugikan calon jemaah haji,” ujarnya.
Selain itu, Dedi juga menyoroti potensi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka. Ia berharap kementerian baru ini dapat memaksimalkan peran BIJB Kertajati sebagai bandara utama untuk penerbangan haji dan umrah, khususnya bagi jemaah dari wilayah Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah.
Transformasi kelembagaan ini merupakan inisiasi Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya membentuk BP Haji pada awal pemerintahannya. BP Haji sendiri awalnya ditugaskan untuk mengelola ibadah haji mulai tahun 2026, mengambil alih tugas dari Kementerian Agama. Namun, dengan pengesahan RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 26 Agustus 2025, BP Haji kini secara resmi ditingkatkan statusnya menjadi kementerian.
0 Comments