infomjlk.id — Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Gubernur Dedi Mulyadi dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Asep Supriatna, memaparkan secara transparan sumber-sumber pendapatan daerah. Dalam pemaparannya, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran berasal dari masyarakat, sehingga penggunaannya harus dipertanggungjawabkan dan fokus pada kepentingan rakyat. Pemaparan ini secara rinci menunjukkan bagaimana pendapatan daerah, yang mayoritas berasal dari pajak, dialokasikan untuk pembangunan, terutama sektor pendidikan dan infrastruktur.
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi salah satu pilar utama pendapatan provinsi, dengan realisasi mencapai Rp 3,5 triliun hingga Agustus 2025. Pendapatan ini dibagi 60% untuk provinsi dan 40% untuk kabupaten/kota. Sayangnya, pendapatan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) baru mencapai Rp 1,7 triliun, jauh di bawah target tahunan sebesar Rp 3,7 triliun, yang disebabkan oleh penurunan pembelian kendaraan baru.
Sementara itu, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menyumbang pendapatan signifikan sebesar Rp 2,076 triliun. Di sisi lain, kinerja Pajak Rokok sangat mengecewakan, hanya mencapai Rp 2,4 triliun dari target Rp 4,1 triliun. Hal ini disebut-sebut sebagai dampak maraknya peredaran rokok ilegal. Selain pajak utama, ada beberapa jenis pajak lain yang belum mencapai target optimal, seperti Pajak Air Permukaan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), menunjukkan potensi pendapatan yang masih bisa digali.
Gubernur Dedi Mulyadi juga menyoroti perubahan kebijakan belanja yang signifikan. Awalnya, rencana anggaran untuk renovasi ruang kelas sekolah adalah nihil. Namun, setelah penyesuaian, alokasi dana untuk pembangunan sekolah melonjak tajam, mencerminkan komitmen kuat pemerintah provinsi terhadap peningkatan fasilitas pendidikan. Dedi Mulyadi mengakhiri pemaparannya dengan menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh masyarakat Jawa Barat yang patuh membayar pajak, menegaskan bahwa kontribusi mereka adalah modal krusial untuk kemajuan daerah.
Penekanan pada transparansi, akuntabilitas, serta fokus pada pendidikan dan infrastruktur ini diharapkan dapat mewujudkan visi "Jawa Barat Istimewa" yang lebih maju dan sejahtera.
0 Comments