infomjlk.id — Pemerintah Kabupaten Majalengka secara resmi mengalihkan fokus investasinya dari Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Alih-alih menanamkan modal langsung di bandara, Pemkab Majalengka kini memilih untuk mendukung penuh pembangunan embarkasi haji di kawasan BIJB Kertajati, serta mengalokasikan dana untuk peningkatan fasilitas kesehatan di daerah.
Keputusan strategis ini diambil menyusul komunikasi intensif antara Bupati Majalengka Eman Suherman dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Proyek embarkasi haji, yang diperkirakan menelan anggaran Rp200 miliar, dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2026.
"Pak Gubernur bilang langsung ke saya, ‘Kita bangun di sini ya, Asrama Haji atau Embarkasi’. Saya tanya, kapan? Beliau jawab 2026," ujar Bupati Eman Suherman usai rapat di DPRD Majalengka pada Kamis (3/7/2025).
Menurut Bupati Eman, lokasi embarkasi di dalam kawasan BIJB Kertajati dinilai sangat strategis. Ini akan memudahkan jemaah haji dari wilayah timur dan tengah Jawa Barat, termasuk Majalengka, Cirebon, Indramayu, hingga Subang, yang selama ini masih harus melalui embarkasi di Indramayu meskipun keberangkatan pesawat sudah dari BIJB Kertajati.
Lahan yang sebelumnya direncanakan untuk pembangunan hotel bintang lima di area bandara kini akan dialihkan untuk embarkasi, setelah disepakati bersama pihak direksi BIJB.
Dana Rp150 Miliar Dialihkan untuk Prioritas Daerah
Pembatalan investasi langsung Pemkab Majalengka di BIJB Kertajati ditandai dengan rencana pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dana Cadangan Investasi Daerah senilai Rp150 miliar. Dana tersebut, yang belum terpakai sejak tahun 2018, akan dibahas bersama DPRD untuk dialihkan ke program prioritas lainnya.
Salah satu prioritas utama adalah mendukung operasional RSUD Talaga. Rumah sakit ini belum dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan karena belum memenuhi standar layanan, termasuk jumlah tempat tidur yang belum mencapai 150 unit.
"Kami gratiskan pelayanan untuk warga, tapi beban operasional masih berat. Subsidi tiap tahun bisa sampai Rp20 miliar,” ungkap Bupati Eman.
Harapannya adalah, pengalihan sebagian dana Rp150 miliar tersebut dapat disetujui oleh DPRD Majalengka demi pemerataan pelayanan kesehatan dan penghematan anggaran daerah.
0 Comments