infomjlk.id — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyuarakan komitmen serius dalam mengatasi kesenjangan pembangunan antar daerah di wilayahnya, terutama melalui pendekatan struktural seperti pemekaran dan penggabungan desa, serta perubahan status desa menjadi kelurahan. Hal ini ditegaskan Dedi Mulyadi dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Sabtu (19/7/2025).
Menurut Gubernur Dedi, disparitas mencolok terlihat dari jumlah penduduk antar desa yang bisa sangat berbeda, mulai dari 2.000 hingga 150.000 jiwa. "Ini kan disparitas, ini nggak beres nih, harus segera dibenahi," ujarnya. Ketimpangan ini juga berdampak pada optimalisasi potensi ekonomi pedesaan yang belum tergarap maksimal, serta penyerapan anggaran desa yang masih rendah dibandingkan daerah lain dengan populasi lebih kecil, meskipun Jawa Barat memiliki 5.312 desa dengan total populasi lebih dari 50 juta jiwa.
Dedi Mulyadi juga menyoroti kebutuhan reformasi administrasi untuk desa-desa yang telah mengalami urbanisasi. "Banyak daerah desa yang sudah dihuni oleh kaum urban. Karakternya karakter urban tetap jadi desa, kan ini nggak cocok. Ini yang harus dilakukan,” tambah Gubernur yang akrab disapa KDM.
Reformasi struktural ini, baik melalui pemekaran, penggabungan, maupun pengubahan status desa, akan bersinergi dengan penataan tata ruang, manajemen sumber daya air, dan berbagai aspek pembangunan berkelanjutan lainnya. Langkah ini sejalan dengan visi "Jabar Istimewa: Lembur Diurus, Kota Ditata".
Lebih lanjut, KDM menekankan pentingnya pemberian insentif khusus bagi daerah-daerah yang menjadi lumbung sumber daya alam, seperti air, serta wilayah penghasil pangan utama seperti padi. Tujuannya adalah menekan disparitas antara daerah industri dan pertanian, sekaligus memastikan petani tetap termotivasi untuk berproduksi. "Jadi bukan hanya harga padinya saja yang diperoleh, tapi insentif daerah bagi daerah penghasil padi agar orang tetap mau ke sawah," tegasnya.
Pemerintah eksekutif dan legislatif Jawa Barat menyatakan telah memiliki komitmen bersama untuk segera membahas perubahan struktur dan sistem pengelolaan desa ini sebagai langkah nyata mengatasi ketimpangan pembangunan di Jawa Barat.
0 Comments