infomjlk.id — Kabupaten Majalengka saat ini tengah kebanjiran dana! Pemerintah pusat, melalui Kementerian Keuangan RI, menggelontorkan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2025 mencapai Rp1,947 triliun—hanya selangkah dari angka Rp2 triliun.
Menariknya, hingga 21 Juni 2025, data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) mencatat dana yang telah cair sudah mencapai Rp805,51 miliar atau 41,37 persen dari total anggaran. Capaian ini jadi cerminan pentingnya percepatan serapan anggaran untuk mendukung pembangunan daerah.
Rincian Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Majalengka 2025
Salah satu komponen strategis dalam TKDD adalah Dana Bagi Hasil (DBH)—yakni dana dari penerimaan negara tertentu yang dibagi ke daerah. Untuk tahun 2025, Pemkab Majalengka mendapatkan jatah DBH sebesar Rp89,60 miliar. Namun, hingga pertengahan tahun, baru Rp24,22 miliar atau sekitar 27,03 persen yang sudah ditransfer ke kas daerah.
Pahami Istilah Keuangan Ini: TKDD, DBH, DAU, DAK, dan Dana Desa
Agar publik makin paham soal arus anggaran, berikut penjabaran singkat beberapa istilah kunci dalam sistem keuangan negara:
1. TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa): Seluruh dana dari APBN yang ditransfer ke daerah, untuk memperkuat kemampuan fiskal dan mendukung pembangunan serta desentralisasi.
2. DBH (Dana Bagi Hasil): Dana berdasarkan kontribusi penerimaan negara dari daerah—seperti pajak dan sumber daya alam. Tujuannya: menghadirkan keadilan fiskal bagi daerah penghasil.
3. DAU (Dana Alokasi Umum): Dana fleksibel untuk seluruh daerah, guna mengurangi ketimpangan fiskal dan mendukung belanja daerah sesuai kebutuhan lokal.
4. DAK (Dana Alokasi Khusus): Dana dengan peruntukan spesifik untuk program prioritas nasional seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
5. Dana Desa: Dana dari pusat langsung ke desa, untuk pembangunan, pemberdayaan, dan penanganan isu strategis di tingkat desa, seperti stunting dan kemiskinan.
Transparansi dan Akuntabilitas, Harga Mati!
Pemerintah pusat menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel. Pemkab Majalengka diharapkan mampu menyalurkan dana ini secara tepat guna, demi menyokong kesejahteraan warga.
Tak kalah penting, masyarakat dan lembaga pengawas lokal pun diminta berperan aktif dalam mengawal anggaran agar penggunaannya benar-benar dirasakan oleh publik, dan terhindar dari praktik penyimpangan.
0 Comments