INFOMJLK.ID--Ribuan buruh di Kabupaten Majalengka tumpah ruah di jalanan, memblokade titik-titik vital di jalan provinsi dan gerbang tol Sumberjaya. Aksi tersebut merupakan aksi lanjutan pengawalan penetapan UMK pada tanggal 23 November 2023. Para peserta aksi masih menuntut penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Majalengka sesuai dengan hasil sidang pleno Dewan Pengupahan dan persetujuan Bupati Majalengka yaitu kenaikan sebesar 14,81% atau sekitar Rp. 320 ribu, sehingga UMK naik menjadi Rp. 2,5 juta.
Banyaknya peserta aksi yang mengakibatkan terhentinya lalu lintas sepanjang jalan Kadipaten-Sumberjaya. Hal tersebut memicu banyak tanggapan dari masyarakat yang terkena dampaknya secara langsung, baik perihal terganggunya akses jalan, sampai menghasilkan-kerusuhan yang tercipta sepanjang aksi tersebut.
Kebanyakan masyarakat memandang negatif aksi tersebut, dan mengkritisi peserta aksi terkait beberapa hal yang dianggap kurang tepat dalam melakukan aksi.
Dari mulai penjemputan ke setiap pabrik dan memaksa setiap buruh untuk ikut aksi dengan dalih all out, yang mengakibatkan beberapa gerbang pabrik jebol dan mengganggu aktivitas di dalamnya.
Kemudian arogansi peserta aksi selama konvoi terhadap pengguna jalan lain yang mengakibatkan situasi tidak kondusif dan meresahkan masyarakat lain di sekitarnya.
Hingga yang terparah yaitu blokade di titik-titik vital jalan provinsi. Matinya akses jalan sepanjang jalan Kadipaten-Sumberjaya jelas melumpuhkan aktivitas masyarakat baik yang sedang bekerja, berdagang, bepergian, maupun aktivitas lainnya dari yang keseharian normal hingga keadaan darurat tertentu.
Sementara itu, peserta aksi menganggap hal ini adalah suatu hal yang wajar. Karena bagaimanapun aksi massa merupakan suatu tindakan yang menekankan terhadap pemangku kebijakan agar semua aspirasi tersampaikan. Jika sebuah aksi massa tidak memberikan dampak apapun terhadap situasi dan kondisi saat itu mungkin hanya akan menjadi tontonan belaka, menjadi sebuah pertujukan tanpa arti dan tak akan mengubah apapun.
0 Comments