infomjlk.id — Harapan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jawa Barat untuk memiliki hunian layak semakin mendekati kenyataan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah memacu realisasi program ambisius: pembangunan 3 juta unit rumah bersubsidi.
Langkah konkret untuk mempercepat program ini terlihat dari rapat akselerasi yang digelar Kamis malam (15/5/2025) di Kantor Kementerian PKP. Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait dan dihadiri jajaran penting dari Provinsi Jawa Barat, termasuk Sekda Herman Suryatman serta delapan kepala daerah dari wilayah potensial pembangunan rumah subsidi, termasuk Majalengka.
Fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah sinkronisasi percepatan pembangunan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Program ini diyakini menjadi jawaban atas sulitnya akses perumahan bagi masyarakat kecil. Dengan bunga KPR tetap sebesar 5 persen, uang muka ringan hanya 1 persen dari harga rumah senilai Rp166 juta, serta tenor hingga 20 tahun dengan cicilan sekitar Rp1 juta per bulan, program ini dirancang agar ramah bagi kantong MBR.
Keunggulan lainnya, pembeli rumah melalui FLPP akan dibebaskan dari PPN, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta retribusi perizinan bangunan. Menariknya, skema ini juga menyasar masyarakat tanpa penghasilan tetap, memperluas jangkauan bantuan perumahan yang inklusif dan berkeadilan.
Dengan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, program 3 juta rumah ini tak sekadar target angka, tetapi menjadi simbol nyata hadirnya negara dalam mewujudkan mimpi rakyat memiliki rumah sendiri.
0 Comments