infomjlk.id - Bagi baraya yang pernah melewati lampu merah Kadipaten mungkin sudah tidak asing dengan gada-gada menjulang tinggi bertuliskan “Jalan Mantap Ekonomi Lancar” yang tertulis dengan jelas disana. Seakan menjadi hal yang kontradiktif ketika kita melihat situasi dilapangan saat ini. Banyak jalan yang menjadi akses antar desa, kecamatan maupun kota yang seakan tidak terjamah dan dibiarkan rusak begitu saja oleh sang empunya kebijakan didaerahnya. Padahal jalan raya merupakan akses panting bagi perputaran ekonomi kedaerahan, apalagi di Majalengka yang notabennya merupakan daerah pegunungan dan perbukitan yang kebutuhan primer dalam konsumsinya masih mengandalkan sayur mayur serta produk pertanian dari wilayah pegunungan. Lalu bagaimana perputaran perekonomian di Majalengka bisa lancar jika aksesnya saja jauh dari kata layak? Banyak juga kecelakaan kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang tidak layak pakai ini.
Berbicara jalan yang rusak merupakan perbincangan yang sangat seksi, karena bukan rahasia umum lagi jika banyak “proyek” yang terselip didalamnya. Bahkan dari hal terkecilpun selalu dimanfaatkan oleh mereka yang hanya memperdulikan perutnya sendiri. Bahkan ketika pemerintah yang terkesan abai akan hal ini, jalan rusak seringkali dimanfaatkan oleh oknum organisasi kemasyarakatan tertentu dengan dalih membantu menambal jalan dengan tanah dan batu disekitar lingkungan jalan tersebut agar dapat dengan nyaman dilalui oleh pengendara namun mereka berbaris sambil membawa ember dan kardus untuk meminta uang kepada pengendara yang lewat, ya walaupun dalih mereka tidak memaksa dan hanya mengintruksikan pengendara untuk membayar seikhlasnya. Namun baraya sadar tidak sih ini juga merupakan bagian dari pungli? Mana nih orang berkepentingan yang jargonnya saber pungli (sapu bersih pungutan liar) apakan mereka hanya diam saja ketika tahu hal tersebut? Ataukah ini semua seolah menjadi suatu kewajaran?
Secara tidak disadari polemik jalan rusak pun bisa meluas kemana-mana. Jalan raya yang aman dan berkualitas merupakan fasilitas yang ditawarkan kepada masyarakat saat beberapa tahun yang lalu ketika para politisi bersuara untuk bertarung merebutkan kursi di senayan, bandung maupun di Majalengka. Tapi pada kenyataanya perbaikan jalan merupakan suatu keharusan bukan hanya sebagai janji politik semata. Karena kedaulatan tertinggi di negara ini adalah rakyat dan rakyat pun sudah menuntaskan kewajibannya untuk membayar pajak. Lalu pergi kemanakah anggaran APBD, APBN dan DAK untuk perbaikan jalan sebenarnya? Apakah dengan tertangkapnya oknum pejabat kemenkeu masih belum menggetarkan rasa takut kalian untuk memonopoli uang panas penuh dengan keringat rakyat ini?
Bahkan ketika perbaikan Jalan sudah terealisasi masih saja banyak yang “bermain” didalamnya. Bahkan memonopoli proyek atas dasar kedekatan dan hubungan politik pun seolah menjadi sesuatu kewajaran di muka bumi ini jika ditelusuri lebih dalam. Karena proyek infrasktuktur itu laksana gunung es, kita hanya tahu hal-hal yang ada dipermukaannya saja tetapi seolah tidak mempedulikan siapa sebenarnya yang bermain di gelapnya kedalaman lautan.
Tidak sedikit pula ketika sudah dilakukan perbaikan jalan namun dalam waktu singkat jalan mengalami kerusakan kembali bukan? Ini bukan menjadi rahasia umum lagi perihal sunat menyunat anggaran sehingga bahan baku yang digunakan bukanlah yang terbaik. Atau mungkin memang dianggarkannya seperti demikian agar proyek perbaikan jalan ini seolah menjadi proyek tetap bagi sang empunya tender?
Kebijakan Presiden Untuk Menangani perbaikan Jalan Raya
Pada tahun ini dilansir dari kompas.com, Presiden Joko Widodo memutuskan penambahan anggaran perbaikan jalan daerah dan mengalokasikan tambahan Rp 32,7 triliun dalam rapat tertutup yang membahas percepatan perbaikan jalan daerah, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Sejauh ini, di APBD semua provinsi dan kabupaten/kota tahun 2023 terdapat alokasi senilai Rp 64 triliun untuk perbaikan dan perawatan jalan daerah yang terdiri dari jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota. Selain itu, alokasi melalui DAK untuk perbaikan jalan senilai Rp 12 triliun. Namun, menurut Suharso, jalan daerah yang dinilai dalam kondisi baik hanya 42 persen dari sekitar 480.000 km.
”Data yang ada sekarang, dari 480.000 km, keadaan (jalan) yang mantap hanya 42 persen. Dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), minimal kita ingin mencapai 65 persen. Tentu ini tidak hanya menjadi beban daerah, tapi beban kita bersama,” tuturnya kepada wartawan kompas.
Untuk memperbaiki jalan daerah, Presiden Jokowi pun memutuskan penambahan anggaran senilai Rp 32 triliun. Dengan angka ini, menurut Basuki, akan bisa diperbaiki sekitar 8.000 km jalan daerah.
Lalu Bagaimana Dengan Kebijakan Pemerintah Daerah?
Dilansir dari kabarcirebon.com, Jalan rusak yang menjadi kewenangan Kabupaten Majalengka langsung diperbaiki pada tahun 2023 ini. Anggaran itu bersumber dari APBD Majalengka dan akan segera diperbaiki pada tahun ini. Termasuk jalan Majalengka yang didanai dari bantuan keuangan (bankeu) Provinsi Jawa Barat tahun 2023.
Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya (BMCK) Kabupaten Majalengka H Agus Tamim mengatakan pada tahun 2023 ini akan diperbaiki baik jalan kabupaten yang ada di wilayah selatan, barat, timur atau utara Majalengka. Dana perbaikan itu berasal dari APBD Majalengka. Selain jalan yang bersumber dari APBD Majalengka, lanjut dia, ada pula anggaran perbaikan jalan dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat. Totalnya jika jika diakumulasikan, untuk perbaikan jalan tahun ini bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat, kurang lebih mencapai 80 miliar. Bukankah nilai tersebut fantastis? Tidak aneh jika banyak yang ingin bermain disini.
Perbaikan Jalan dan Momentum Pemilu 2024
Baraya mungkin tidak sadar bahwa tahun depan akan diadakan kembali pesta demokrasi terbesar rakyat di Indonesia. Bukan menjadi hal yang aneh ketika para pejabat berbondong bondong untuk berorasi dengan lantang membela hak dan kewajiban rakyat kecil. Bukan hal yang aneh juga jiga mereka tiba-tiba menawarkan surga ditengah panasnya gejolak di masyarakat yang mempunyai berbagai permasalahan. Karena pada dasarnya pemilu merupakan hajatnya mereka. Bahkan perbaikan jalan juga seringkali menjadi jurus andalan untuk menggaet suara sebanyak banyaknya. Seakan semuanya bisa diperdaya oleh ucapan manis namun berujung getir yang keluar dari mulut mereka.Kita seakan hanya dijadikan lumbung suara bagi mereka yang hanya berorientasi kepada jabatan dan uang. Mereka pikir uang bisa menutup mulut kita dengan begitu mudahnya?
Sepatah Pesan
Saya hanya berpesan kepada baraya Info Mjlk sekalian bahwa pada hakikatnya kedaulatan tertinggi disuatu pemerintahan adalah rakyat karena demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat bukan untuk pejabat dan korporat yang memonopoli segalanya sehingga membuat kita sebagai rakyat menjadi melarat. Sebagai warga negara yang patuh dan menjunjung tinggi keadilan kita harus bahu membahu untuk mmengawal perbaikan jalan ini agar tidak ada proyek menyimpang yang malah merugikan negara dan masyarakat. Sekian opini dari saya see you next time!
Irfan Kurnia Padllul Rohman
0 Comments